Tentang Pengadilan

Perjanjian Kinerja

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Tentang Pengadilan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, maka Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pengadilan Tinggi Manado selaku koordinator wilayah Sulawesi Utara akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi. 

 

Selengkapnya:

  1. PK_PENGADILAN_NEGERI_2018.pdf 
  2. PK_PENGADILAN_NEGERI_2019.pdf

Rencana Kerja & Anggaran

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Tentang Pengadilan

  1. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.
  2. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.
  3. Penyusunan RKT meliputi sasaran stratregis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.
  4. Penetapan Sasaran RKT pada rencana kinerja ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra Pengadilan Negeri Bitung.
  5. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun Berikutnya beserta indikator kinerja sasaran dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
  6. Identifikasi Sasaran/memilih/menetapkan sasaran adalah sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
  7. Akan tetapi apabila sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.
  8. Indikator Kinerja Sasaran  adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
  9. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran.
  10. Indikator kinerja sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
  11. Indikator kinerja sasaran harus didasarkan pada dokumen Renstra atau penetapan indikator kinerja utama (IKU) pada masing- masing satuan organisasi/satuan kerja
  12. Penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Penyusunan indikator kinerja sasaran : keluaran (outputs) adalah sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
  13. Penetapan Target Pada masing-masing indikator kinerja sasaran harus disertai dengan rencana tingkat capaian target kinerja masing- masing berupa kualitatif maupun kuantitatif.

Berikut adalah Rencana Kerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Bitung:

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN

  • UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BITUNG
  • TAHUN        : 2019

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

  • a.  Persentase sisa perkara yang diselesaikan
    • -    Perdata
    • -    Pidana

 

  •  
  • 100%
  • 100%

 

  • b.  Persentase perkara yang diselesaikantepat waktu
    • -    Perdata
    • -    Pidana
  •  
  • 95%
  • 95%
  • c.  Persentase penurunan sisa perkara:
    • -    Perdata
    • -    Pidana
  •  
  • 90%
  • 90%
  • d.  Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
    • ·     Banding
    • ·     Kasasi
    • ·     PK
  •  
  •  
  • 90%
  • 90%
  • 90%
  • e.  Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi 
  • 35%
  • f.   Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
  • 90%

2.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

  • a.Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
  • 95%
  • b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
  • 25%
  • c.  Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 
  •  80%
  • d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
  • 0%

3.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

  • a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
  • 15%
  • b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
  • 0%
  • c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
  • 80%

4.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

  • Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
  • 35%

5.

Meningkatnya kualitas pengawasan

  1. Jumlah pengawasan biaya perkara
  2. Jumlah pengawasan keuangan Dipa
  3. Jumlah pengawasan administrasi umum
  • 100%
  • 100%
  • 100%

6.

Meningkatnya kualitas SDM

  1. Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi Umum
  2. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis
  • 30%
  • 30%

 

 

  

 

Kegiatan :

Anggaran :

  • 1.   Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminitrasi
  • Rp. 5.745.690.000 (Lima milyar tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
  • 2.       Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
  • Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

Lampiran :

# PKT PENGADILAN NEGERI 2019.pdf

# RKAKL 568725 TA 2019.pdf

# RKAKL 568726 TA 2019.pdf  

Yurisprudensi

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Tentang Pengadilan

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama.

Lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi.

Yurisprudensi diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa macam yurisprudensi, macam-macam yurisprudensi tersebut sebagai berikut.

1. Yurisprudensi Tetap
Yurisprudensi Tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara.
2. Yurisprudensi Tidak Tetap
Yurisprudensi Tidak Tetap ialah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan.
3. Yurisprudensi Semi Yuridis
Yurisprudensi Semi Yuridis yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya : Penetapan status anak.
4. Yurisprudensi Administratif
Yurisprudensi Administratif adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan.
 
Dokumen dapat di unduh disini

Rencana Strategis

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Tentang Pengadilan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selengkapnya: Riviu_Renstra_PN_Btg_2015-2019.pdf