Rencana Kerja & Anggaran

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Tentang Pengadilan

  1. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.
  2. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.
  3. Penyusunan RKT meliputi sasaran stratregis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.
  4. Penetapan Sasaran RKT pada rencana kinerja ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra Pengadilan Negeri Bitung.
  5. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun Berikutnya beserta indikator kinerja sasaran dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
  6. Identifikasi Sasaran/memilih/menetapkan sasaran adalah sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
  7. Akan tetapi apabila sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.
  8. Indikator Kinerja Sasaran  adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
  9. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran.
  10. Indikator kinerja sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
  11. Indikator kinerja sasaran harus didasarkan pada dokumen Renstra atau penetapan indikator kinerja utama (IKU) pada masing- masing satuan organisasi/satuan kerja
  12. Penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Penyusunan indikator kinerja sasaran : keluaran (outputs) adalah sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
  13. Penetapan Target Pada masing-masing indikator kinerja sasaran harus disertai dengan rencana tingkat capaian target kinerja masing- masing berupa kualitatif maupun kuantitatif.

Berikut adalah Rencana Kerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Bitung:

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN

  • UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BITUNG
  • TAHUN        : 2019

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

  • a.  Persentase sisa perkara yang diselesaikan
    • -    Perdata
    • -    Pidana

 

  •  
  • 100%
  • 100%

 

  • b.  Persentase perkara yang diselesaikantepat waktu
    • -    Perdata
    • -    Pidana
  •  
  • 95%
  • 95%
  • c.  Persentase penurunan sisa perkara:
    • -    Perdata
    • -    Pidana
  •  
  • 90%
  • 90%
  • d.  Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
    • ·     Banding
    • ·     Kasasi
    • ·     PK
  •  
  •  
  • 90%
  • 90%
  • 90%
  • e.  Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi 
  • 35%
  • f.   Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
  • 90%

2.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

  • a.Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
  • 95%
  • b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
  • 25%
  • c.  Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 
  •  80%
  • d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
  • 0%

3.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

  • a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
  • 15%
  • b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
  • 0%
  • c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
  • 80%

4.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

  • Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
  • 35%

5.

Meningkatnya kualitas pengawasan

  1. Jumlah pengawasan biaya perkara
  2. Jumlah pengawasan keuangan Dipa
  3. Jumlah pengawasan administrasi umum
  • 100%
  • 100%
  • 100%

6.

Meningkatnya kualitas SDM

  1. Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi Umum
  2. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis
  • 30%
  • 30%

 

 

  

 

Kegiatan :

Anggaran :

  • 1.   Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminitrasi
  • Rp. 5.745.690.000 (Lima milyar tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
  • 2.       Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
  • Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

Lampiran :

# PKT PENGADILAN NEGERI 2019.pdf

# RKAKL 568725 TA 2019.pdf

# RKAKL 568726 TA 2019.pdf