Features

Role Model

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Features

 SK Penetapan Role Model PN Bitung   ( klik di sini )

PROFILE ROLE MODEL

NAMA

RAHMAT SANJAYA, SH, MH

 NIP 19790405 200112 1 003
 PANGKAT/GOLONGAN.RUANG PEMBINA TK.I / IV.B
 POSISI JABATAN

KETUA

 RIWAYAT PEKERJAAN

2021-2022 

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan

2019-2021 

Ketua Pengadilan Negeri Sangata

 TANGGAL LAHIR

05-04-1979

 JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI

 AGAMA

ISLAM

 RIWAYAT PENDIDIKAN

S2 HUKUM

S1 HUKUM

 PENGHARGAAN YANG DITERIMA 

SATYA KARYA DWI WINDU

SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

Profil Agen Perubahan

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Features

SK Penetapan Agen Perubahan PN Bitung   klik di sini

  Nama Lengkap

DARU RISANGWIJAYA, SE

NIP

19770902 2006 1 003

Jabatan

Staff Kepaniteraan Perdata

Pangkat dan Golongan

PENATA / III.C

Tanggal lahir

02-09-1977

Jenis Kelamin

Laki - laki

Agama

Kristen Protestan

Pendidikan

S1 EKONOMI MANAJEMEN
 

Nama Lengkap

SICILIA JULIANTY HUTABARAT, AMd

NIP

19910919 202012 2 006

Jabatan

ARSIPARIS TERAMPIL PELAKSANA

Pangkat dan Golongan

PENGATUR / II.C

Tanggal lahir

19-09-1991

Jenis Kelamin

Perempuan

Agama

Kristen

Pendidikan

D3 ADMINISTRASI BISNIS

Jenis Layanan PTSP

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Features

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI / PERIKANAN BITUNG KLAS IB:

 

Jenis Layanan KEPANITERAAN MUDA PIDANA

  1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
  2. Penerimaan pendaftaran permohonan praperadilan.
  3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
  4. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  5. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
  7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
  8. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
  9. Penerimaan permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  10. Penerimaan permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
  11. Penerimaan permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

 

Jenis Pelayanan KEPANITERAAN MUDA PERIKANAN:

  1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana perikanan dari Penuntut Umum/Penyidik.
  2. Penerimaan pendaftaran permohonan praperadilan.
  3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
  4. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  5. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
  7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
  8. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
  9. Penerimaan permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  10. Penerimaan permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
  11. Penerimaan permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara Perikanan.

 

Jenis Pelayanan KEPANITERAAN MUDA PERDATA:

  1. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
  2. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
  3. Menerima pendaftaran perkara gugatan PHI.
  4. Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU.
  5. Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
  6. Menerima pendaftaran pekara perlawanan HKI.
  7. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
  8. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
  9. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
  10. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  11. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  12. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
  13. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
  14. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
  15. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan.
  16. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
  17. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
  18. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
  19. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
  20. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK.
  21. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.
  22. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.

  

Jenis Layanan KEPANITERAAN MUDA HUKUM:

  1. Permohonan pendaftaran pendirian CV.
  2. Permohonan waarmaking surat-surat.
  3. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
  4. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
  5. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
  6. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
  7. Permohonan legalisasi surat.
  8. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
  9. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
  10. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
  11. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
  12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

 

PROSEDUR :

Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagai berikut :

  1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.
  2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.
  3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

 

JAM LAYANAN :

Senin s/d Kamis

:

08.00 s/d 16.30 WITA

Jumat

:

08.00 s/d 17.00 WITA